Gilig Guru

Beranda » Artikel » Jangan Rampas Trotoar Kami!

Jangan Rampas Trotoar Kami!

Alun-alun kota Jember adalah tempat rekreasi yang nyaman bagi banyak orang, sayangnya bukan buat ibu hamil. Pasalnya, meski telah seringkali dibongkar-pasang, trotoar di seputar alun-alun dan daerah perkotaan masih saja tidak memperhatikan aspek kenyamanan bagi sebagian pejalan kaki, selain tidak mudah bagi ibu hamil, trotoar juga sulit diakses bagi keluarga dengan kereta bayi, orang yang sudah lanjut usia (lansia), dan pengguna kursi roda.

Meski sudah dipasangi penghalang, ketidaktegasan aparat untuk menindak menyisakan pelanggaran, terutama oleh becak dan pedagang kaki lima

Menghalangi Hak Publik

Faktor pertama yang menghalangi akses bagi empat kategori pejalan kaki di atas adalah ketinggian trotoar yang tidak disertai dengan ramp (jalan miring dan landai yang memudahkan pejalan kaki menapaki bagian jalan yang lebih tinggi). Bagi orang yang tidak bisa melangkah tinggi, ketinggian trotoar 5 cm saja bisa membuat lansia tersandung, apalagi bila pejalan kaki yang harus menggunakan tongkat misalnya tunanetra. Itulah sebabnya di negara maju keberadaan ramp menjadi wajib di tiap-tiap fasilitas publik dan kantor pemerintahan. Sedangkan tinggi trotoar sebagian besar tidak selisih jauh dengan badan jalan.

Trotoar yang landai selain menghemat material untuk membangunnya juga memudahkan pejalan kaki untuk menaikinya. Naik-turun trotoar bukan olah raga yang digemari ibu-ibu saat hendak berangkat ke pasar, atau disukai anak-anak yang pulang-pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Akibatnya kebanyakan memilih badan jalan menghindari capek naik-turun di trotoar.

Dipagari malah menghalangi pemakai kursi roda dan kereta bayi

Faktor kedua adalah dibangunnya tonggak-tonggak penghalang di tempat-tempat tertentu akhir-akhir ini, yang mungkin maksudnya adalah untuk menghalangi mobil, motor, atau becak untuk naik ke atas trotoar. Namun yang tidak terpikirkan adalah bahwa yang terkena dampak bukan saja kendaraan bermotor, melainkan juga kereta bayi dan kursi roda pun efektif terhalang untuk melewati trotoar. Akibatnya, mereka harus “tumpah” ke jalan bersaing dengan kendaraan bermotor yang melaju begitu kencang di daerah segitiga emas kota Jember.

Ini adalah lebar yang dibutuhkan bagi pengguna kursi roda. Apakah hak mereka juga terpikirkan?

Permasalahan trotoar ini tidak perlu dipertanyakan kalau trotoar memang diperuntukkan bagi mereka yang masih muda dan tidak cacat. Artinya ini memang hendak diresmikan menjadi trotoar yang diskriminatif. Sebab sekalipun daerah yang tak jauh dari kantor pemkab juga masih banyak trotoar yang diambil-alih oleh pedagang kaki lima yang sedikit demi sedikit membangun warung semi permanen di atas trotoar yang telah bagus dipaving, seperti daerah di sekitar stasiun dan kampus. Warung-warung tersebut mengambil hak publik untuk dirinya sendiri, akankah pemerintah tegas mendidikkan kesadaran hukum kepada mereka?

Mengembangkan Fungsi Trotoar

Setelah mengembalikan trotoar kepada yang berhak, yakni pejalan kaki, pemerintah bisa merencanakan pengembangan fungsinya untuk mengakomodasi pengendara sepeda, agar tidak bercampur aduk dengan kendaraan bermotor. Pemisahan lajur kendaraan semacam ini banyak dicontohkan di negara maju, yang sebenarnya mudah dipelajari oleh anggota-anggota dewan saat mereka melakukan studi banding.

Bandingkan dengan di negara kita, amankah jika melepas anak usia SMP berangkat sekolah naik sepeda? Terutama di kota-kota besar?

Di negara maju, keberadaan trotoar juga dimanfaatkan oleh sepeda engkol, sehingga membuat lalu lintas lebih lancar kendatipun di jam ramai. Apa pasal? Pemisahan lajur kendaraan cepat dan lambat akan menghindarkan kemacetan dan kecelakaan, karena kecepatan kendaraan telah dikelompokkan dalam lajur yang sama. Sekarang bandingkan dengan lajur khusus sepeda yang dikebut oleh Dishub Jember dalam rangka meraih penghargaan WTN (Wahana Tata Nugraha) bulan lalu. Akan sulit bagi pengguna kendaraan bermotor (ranmor) untuk memisahkan antara lajur sepeda dengan lajur ranmor hanya dengan marka berupa cat. Disamping pengguna sepeda masih harus memeras keringat bila menyeberang di jalur cepat itu, tak terbayangkan jika yang bersepeda adalah siswa SD, mungkin itulah sebabnya di daerah perkotaan, lebih banyak siswa yang harus diantar-jemput oleh orang tuanya daripada berangkat sendiri dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Kita tidak bisa menyalahkan orang tua yang was-was dengan keselamatan putra-putri mereka di jalan.

Tidak bisa tidak, lajur khusus sepeda dengan memanfaatkan trotoar harus lebih mendapatkan pertimbangan serius oleh pemerintah.

PR Menata Kota

Penataan kota identik dengan mengentaskan dari permasalahan lalu lintas dan kemacetan, wewenang yang satu-satunya bisa dituntaskan oleh pemerintah ini sepertinya disia-siakan mengingat dalam akhir kepemimpinan bupati justru lalu lintas kota tidak banyak kemajuan yang berarti.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Jumlah Pengunjung

  • 104,689 orang

See me

%d blogger menyukai ini: