Gilig Guru

Beranda » Berita » Berita Ujian Nasional: Apakah Masih Dilanjutkan?

Berita Ujian Nasional: Apakah Masih Dilanjutkan?

Mahkamah Agung

Ini adalah kabar gembira bagi para guru, tepat sebagai hadiah di hari guru.

Ujian Nasional (UN) yang semakin banyak menuai kontroversi akhirnya berada pada turning point yang krusial. Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan informasi mengenai penolakan kasasi perkara ujian nasional (UN). Sebagaimana yang dimuat di situs resmi MA.

25/11/2009
MA TOLAK KASASI PERKARA UJIAN NASIONAL

Jakarta-Humas. Mahkamah Agung menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional, dalam perkara Nomor: 2596 K/Pdt/2008 dengan para pihak Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono, dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding).

Dalam amar putusan tersebut dinyatakan : “Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. Negara RI cq Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; II. Negara RI cq Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla; III. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo; dan IV. Negara RI cq Presiden RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Ketua Badan standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro, tersebut; Membebankan para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”.

Putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 September 2009, dengan Majelis Hakim H. Abbas Said, SH selaku Ketua Majelis; H. Mansyur Kartayasa, SH, MH dan R. Imam Harjadi, SH, selaku anggota, serta Tuty Haryati, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga.(Jup)

Ini berarti pemerintah harus meninjau ulang penyelenggaraan UN yang disinyalir banyak penyimpangan dan telah kehilangan fungsi utamanya sebagai evaluasi terhadap mutu pendidikan.

Namun sepertinya pemerintah tidak ingin kehilangan proyek basah ini dengan berencana mengajukan PK. Sebagaimana yang diberitakan oleh Kompas.

Ilustrasi: Materi pelajaran untuk siswa kelas III yang akan mengikuti ujian harus selesai pada bulan Februari. Waktu yang tersisa sebelum ujian nasional dipakai untuk jam pelajaran tambahan.

Rabu, 25 November 2009 | 12:19 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Luki Aulia

JAKARTA, KOMPAS.com — Menyusul keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi ujian nasional yang diajukan oleh pemerintah, Pemerintah akan kembali melakukan upaya hukum yang terakhir yakni pengajuan peninjauan kembali.

“Terus terang saya belum membaca keputusan MA. Yang jelas kita menghormati apa pun keputusan lembaga hukum. Siapa pun juga harus menghormati upaya-upaya hukum yang masih dilakukan. Untuk selanjutnya, tentu pemerintah akan menggunakan hak yang dimiliki,” kata Menteri Pendidikan Nasional RI Mohammad Nuh seusai upacara bendera Peringatan Hari Guru, Rabu (25/11) di halaman Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta.

Nuh juga menegaskan bahwa hasil akhir dari proses hukum terhadap perkara UN itu bukan masalah kalah atau menang. Yang penting, pemerintah telah menunjukkan segala persoalan yang ada terkait UN. “Kita tidak ingin masuk di kalah-menang, tetapi keyakinan dan landasan yang kita miliki sudah disampaikan. Tidak ada ceritanya kalah menang, tetapi kita uji semuanya,” kata Nuh.

Putusan kasasi itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (6 Desember 2007) yang juga menolak permohonan pemerintah.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, gugatan warga negara atau citizen lawsuit dilayangkan masyarakat yang dirugikan akibat UN. Mereka menggugat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) atas dilaksanakannya kebijakan UN yang menjadi salah satu syarat kelulusan siswa.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Mei 2007 memutuskan bahwa para tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban UN.

Majelis hakim juga memerintahkan para tergugat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia sebelum melaksanakan UN. Setelah putusan dijatuhkan, tergugat melakukan banding.

Keinginan untuk menghapus UN ini adalah aspirasi masyarakat Indonesia yang ingin mencari jalan keluar dari tekanan sistem yang kapitalistik.

Pemerintah Dituntut untuk Menerima Putusan MA

Ilustrasi: Dalam putusan terdahulu pemerintah diminta meninjau ulang pelaksanaan UN, yaitu dengan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut.
Rabu, 25 November 2009 | 15:17 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Ester Lince Napitupulu

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta untuk berbesar hati menerima keputusan Mahkamah Agung yang berpihak pada masyarakat soal pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Karena itu, pemerintah seharusnya segera berkonsentrasi pada upaya-upaya pembenahan kualitas pendidikan nasional.

“Kemenangan gugatan 58 orang dari berbagai kalangan mulai siswa korban UN, guru, orang tua, pemerhati pendidikan, hingga artis, merupakan kemenangan semua masyarakat Indonesia. Pemerintah mesti mau berbesar hati mengevaluasi kebijakan UN yang ternyata masih bermasalah dalam sistem pendidikan nasional kita,” kata Muhamad Isnur dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,dalam acara Syukuran Kemenangan Gugatan UN di Jakarta, Rabu (25/11).

Gatot Goei, dari Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (Tekun), mengatakan pemerintah memang punya hak untuk menempuh jalur hukum lagi lewat peninjauan kembali. “Tetapi masyarakat sudah menang tiga kali di PN Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Mestinya pemerintah berhentilah untuk bersikeras. Segera saja berkonsentrasi untuk melaksanakan putusan yudikatif dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem pendidikan nasional kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Gatot.

Menurut Gatot, dalam putusan terdahulu pemerintah diminta meninjau ulang pelaksanaan UN. Pemerintah diharuskan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut.

“Kami meminta MA segera memberikan salinan putusan kepada tim advokasi. Jika kami sudah terima, kami minta eksekusi keputusan segera dilakukan. Meskipun pemerintah mengajukan PK, kami minta tidak sampai menunda lagi eksekusi putusan MA soal UN,” jelas Gatot.

Meski begitu pemerintah tetap akan menyelenggarakan UN untuk tahun 2010 yang justru akan dipercepat di bulan Maret.

Ilustrasi: “Kami memang mengakui, dalam penyelenggaraan UN terdapat berbagai tindak kecurangan, namun kami tetap melakukan evaluasi dan perbaikan berkaitan dengan penyelenggaraan UN setiap tahunnya,” kata salah satu anggota BSNP Prof. Mungin Eddy Wibowo, Rabu (25/11).

Rabu, 25 November 2009 | 18:59 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Salah satu anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Prof Mungin Eddy Wibowo, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang melarang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak memengaruhi penyelenggaraan UN pada 2010.

“Kami akan tetap menyelenggarakan UN pada 2010 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,” kata Mungin, Rabu (25/11).

Menurut dia, sesuai amanat PP Nomor 19/2005 tersebut, BSNP berkewajiban untuk menyelenggarakan UN bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, termasuk kalangan perguruan tinggi.

Penyelenggaraan UN 2010, menurut Mungin, juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 75/2009 tentang UN tingkat SMA dan SMP, serta Permendiknas Nomor 74/2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD.

Mungin mengatakan, sesuai PP Nomor 74/2009 tersebut, UN tingkat SMA, MA, dan SMK tahun ajaran 2010 akan diselenggarakan pada minggu ketiga Maret 2010 mendatang. Sementara itu, UN tingkat SMP akan diselenggarakan satu minggu setelah pelaksanaan UN tingkat SMA, MA, dan SMK.

“Kami memang mengakui, dalam penyelenggaraan UN terdapat berbagai tindak kecurangan, namun kami tetap melakukan evaluasi dan perbaikan berkaitan dengan penyelenggaraan UN setiap tahunnya,” kata guru besar Universitas Negeri Semarang itu.

Berkaitan dengan putusan MA tersebut, Mungin mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan MA terkait penolakan kasasi perkara UN yang diajukan pemerintah. Sebab, lanjut Mungin, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan salinan resmi putusan MA tersebut.

Mungin menilai, penyelenggaraan UN secara obyektif, transparan, dan akuntabel tetap diperlukan. Sebab, hasilnya dapat digunakan untuk memetakan mutu pendidikan secara nasional, menentukan kelulusan, serta digunakan dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi.

“Namun, UN hanya salah satu indikator penentu kelulusan, sebab masih ada beberapa indikator lain yang menjadi penentu kelulusan seperti ujian akhir sekolah (UAS),” kata Mungin.

Perkara menyoal bermula dari citizen lawsuit (gugatan masyarakat) yang diajukan oleh Kristiono dan kawan-kawan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, serta Ketua BSNP, yang dinilai lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan. Pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan tersebut diterima.

Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian menguatkan putusan tersebut pada 6 Desember 2007. Pemerintah lalu mengajukan kasasi ke MA. Akhirnya, MA melarang UN yang digelar oleh Depdiknas. Sebab, kasasi gugatan UN yang diajukan pemerintah ditolak MA. MA memutuskan menolak kasasi perkara itu dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 yang diputuskan pada 14 September 2009.


1 Komentar

  1. ernae weatty mengatakan:

    9mn keputusan akhirnya . jd atau tidaknya UAN di hapus . ?? .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Jumlah Pengunjung

  • 104,689 orang

See me

%d blogger menyukai ini: